Perahu Pustaka Hadang Pembangunan Tanggul

MRA_8745
Perahu Pustaka (kanan) menghadang jalur eskavator yang akan menimbung garis pantai Pambusuang (27 Maret 2016)

BALANIPA – Pembangunan tanggul di pantai Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa mendapat penolakan salah satu warganya. Hal tersebut dilakukan oleh Muhammad Ridwan, warga Desa Pambusuang yang juga peneliti kebaharian Mandar, yang secara demonstratif tidak mau memindahkan perahunya, Perahu Pustaka Pattingalloang, dari garis pantai (Minggu, 27/3).
Aksi tersebut mengakibatkan eskavator yang sedang melakukan penimbunan pantai menghentikan pekerjaannya, termasuk truk-truk yang hilir mudik dari Palippis (tempat pengambilan timbunan) ke Pambusuang.
“Saya melakukan penolakan sebab kegiatan ini tidak memiliki izin atau dokumen Analisis Dampak Lingkungan. Papan proyek juga tidak ada. Alasan lain adalah pembangunan tanggul tersebut disadari atau tidak akan mendegradasi beberapa tradisi penting dalam kebudayaan bahari Mandar. Tanggul itu secara fisik dan simbolis memisahkan masyarakat dari lautnya. Belum lagi alasan praktis, misalnya perahu tak akan bisa lagi disimpan di daratan sebab sudah terhalang oleh tanggul, berubahnya bentang alam, dan jangka panjang akan merusak lingkungan. Hanya saja orang belum menyadari itu saat ini” ucap Muhammad Ridwan.
Pembangunan tanggul direncanakan sepanjang 1 km yang melalui Desa Pambusuang hingga Desa Sabang Subik. Saat dikonfirmasi ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, dikatakan bahwa belum ada surat dari BLH untuk dokumen Analisis Dampak Lingkungan pembangunan tanggul di Pambusuang. Hal tersebut disampaikan oleh Hikmah, Kepala Bidan Analisis Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Polewali Mandar.
Tidak adanya papan proyek diakui salah satu pengawas kegiatan penimbunan. Juga disampaikan langsung oleh Fahmi, perwakilan pihak kontraktor dalam diskusi yang dimediasi Kepala Desa Pambusuang di Kantor Desa Pambusuang pada Minggu sore. “Saya mewakili pelaksana pembangunan tanggul mohon maaf sebab selama proses persiapan ini tidak ada papan proyek. Sekarang ini kita baru buat akses jalan, nanti kerja baru kami pasang setelah pihak dinas menyetujui gambar desain tanggul,” kata Fahmi di hadapan masyarakat Desa Pambusuang.
“Beberapa waktu lalu kami mendapat surat dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, berisi prihal rencana pembangunan tanggul di pantai Pambusuang. Mendapat surat itu saya langsung membuat surat yang isinya tanda tangan bersedia 48 orang yang rumahnya persis di pinggi pantai. Tapi untuk orang yang memiliki perahu atau biasa menyimpan perahunya di pantai, itu tidak kita lakukan. Karena yang punya rumah sudah setujua, maka pembangunan juga saya setujui,” terang Mansur, Kepala Desa Pambusuang.
Pembangunan tanggul di Desa Pambusuang menjadi polemik, ada yang mendukung ada yang tidak. Pihak yang mendukung beranggapan bahwa tanggul bisa melindungi rumah mereka dari hempasan ombak. Sebaliknya yang memiliki perahu berukuran besar, jika ada tanggul, praktis perahu tidak bisa disimpan di darat melainkan tetap terapung di laut. Jika ombak besar, itu bisa membahayakan perahu yang ditambatkan. Ada ratusan perahu di pantai Pambusuang yang biasa didaratkan jika tak digunakan melaut. Perahu tersebut mau tak mau harus diturunkan semua ke laut jika ada tanggul.
Menurut perwakilan pelaksana proyek, Fahmi, “Nanti ada pintu masuk di beberapa bagian yang bisa dilalui perahu jika ingin disimpan. Juga ada tempat untuk menambatkan perahu.” Tapi menurut Ridwan, itu terlalu menggampangkan. Katanya, “Memang bisa untuk perahu kecil atau satu dua kapal saja, tapi ini kan ada puluhan kapal ukuran besar yang tidak mungkin bisa di satu tempat yang tak terlalu luas di antara tanggul dengan rumah penduduk. Dan kalau musim barat ketika ombak besar, perahu di simpan di mana?” Tapi ditimpali lagi oleh salah satu nelayan peserta diskusi mediasi, bahwa kalau musim barat perahu bisa disimpan di desa lain, yang pantainya aman dari hempasan ombak.
“Sore ini saya geser Perahu Pustaka ke arah darat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pembangunan ini berpotensi menimbulkan konfilik horizontal, antara yang pro dengan kontra, sebagaimana yang pernah terjadi di Desa Tangnga-Tangnga Tinambung. Meski demikian, saya pribadi tetap menolak pembambungan tanggul bila tak ada jaminan tradisi kemaritiman Mandar tetap bisa berjalan secara alami di sebuah desa berpantai, bukan desa bertanggul, perahu tetap aman disimpan dan pemukiman penduduk aman secara jangka panjang dari abrasi pantai. Pembangunan tanggul ini hanya jangka pendek, yang melenakan. Pemerintah kita baik kabupaten maupun provinsi tidak sensitif akan masalah ini. Tidak ada visi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah memang harus membangun pelindung agar pantai atau pemukiman penduduk terhindar abrasi, tapi itu ada teknologi lain, yang lebih ramah lingkungan dan jangka panjang lebih aman. Kalau tanggul itu hanya cara instan,” pungkas Ridwan.

Dimuat di harian Radar Sulbar, Senin 28 Maret 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s